top of page

BALAI TEKNIK

PERMUKIMAN DAN PERKOTAAN

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Dirjen Cipta Karya: Lestarikan Kota Pusaka, Jaga Warisan Budaya Bangsa


Tujuan pelestarian Kota Pusaka tidaklah semata-mata demi kepentingan ekonomi namun justru terkait dengan aspek sosial budaya karena melestarikan Kota Pusaka tersebut sama halnya dengan melestarikan warisan budaya sebagai jati diri. Keberhasilan dalam pelestarian budaya tersebut nantinya akan berdampak pada pergerakan ekonomi kota bila Kota Pusaka pada akhirnya dapat menjadi tujuan wisata. Demikian disampaikan oleh Andreas Suhono, Direktur Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada saat memberikan sambutan pembukaan pada acara Workshop Penguatan Pelaksanaan Program Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka (P3KP), Selasa (24/11/15) di Werdhapura, Bali.

Andreas Suhono menyatakan bahwa pelaksanaan workshop ini merupakan sebuah kesempatan untuk duduk bersama, menyamakan persepsi, visi, tujuan dan sasaran program serta memetakan dan mengevaluasi kembali keefektifan program-program terkait Kota Pusaka sesuai dengan peraturan yang berlaku. Diharapkan akan ada rencana aksi yang lebih realistis dalam mengawal peningkatan kualitas pelestarian Kota Pusaka sehingga dapat mendorong terwujudnya cita-cita menjadi World Heritage City.

Sejalan dengan pernyataan Dirjen Cipta Karya, Hashim Djodohadikusumo, selaku Ketua Dewan Pembina BPPI, menyatakan bahwa selain mampu melestarikan pusakanya, Kota Pusaka di Indonesia juga harus mampu mengembangkan aspek budaya dan ekonomi yang berbasis pada kearifan lokal. Tidak sekadar melestarikan bangunan fisik namun juga harus mampu melestarikan budaya karena budaya adalah identitas bangsa. Kota Pusaka harus dilestarikan melalui pengelolaan aset-aset pusaka yang memiliki karakter khas dan keunikan identitas masing-masing kota.

Ditegaskan juga oleh Wiendu Nuryanti, bahwa untuk mewujudkan hal tersebut, pelestarian Kota Pusaka harus memiliki komponen-komponen penting, antara lain memiliki unsur tangible (ragawi) dan intangible (non ragawi), berkelanjutan, memiliki infrastruktur yang memadai, adanya keterlibatan para stakeholder serta memiliki mekanisme penetapan dan evaluasi Kota Pusaka.

Taufan Madiasworo, Kepala Balai Informasi Permukiman dan Perkotaan, dalam laporan penyelenggaraan workshop, mewakili Sekretaris Ditjen Cipta Karya, menyampaikan bahwa Workshop Penguatan Pelaksanaan Program Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka (P3KP) ini merupakan suatu bentuk upaya kolaboratif dan kemitraan antar berbagai unsur pelaku pelestarian, baik Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya, pemerintah daerah, akademisi, Badan Pelestarian Pusaka Indonesia (BPPI) dan praktisi pelestarian kota pusaka.

Adapun tujuan dari penyelenggaraan workshop ini adalah untuk memetakan ragam pencapaian, tantangan dan kendala kota pusaka yang terlibat dalam P3KP, menggali peran berbagai aktor pusaka baik di pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota maupun jejaring lainnya dalam upaya penataan dan pelestarian kota pusaka, sekaligus merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kepedulian pemangku kepentingan dan menjaga keberlanjutan kota pusaka.

Acara workshop dimulai dengan presentasi 10 (sepuluh) kabupaten/kota yang merupakan pilot pelaksanaan P3KP yaitu Kota Sawahlunto, Kota Palembang, Kota Bogor, Kota Semarang, Kota Yogyakarta, Kota Denpasar, Kota Banjarmasin, Kota Ternate, Kota Bau-Bau, dan Kabupaten Karangasem, yang kemudian dilanjutkan dengan paparan para pakar sekaligus refleksi dari presentasi daerah. Adapun narasumber yang memberikan paparan antara lain Adjar Prayudi, Direktur Bina Penataan Bangunan, dengan judul paparan Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka dalam Perspektif Bangunan dan Lingkungan, Gunawan Tjahjono dengan judul paparan Peluang Pengembangan Arsitektur Kota Pusaka, Walikota Banda Aceh yang diwakili oleh Kepala Bappeda Kota Banda Aceh dengan judul Kelembagaan dan Tata Kelola Kota Pusaka, Laretna T. Adishakti dengan judul paparan Keunggulan dan Kemitraan Kota Pusaka serta Endy Subiono dengan judul Pengembangan Kota Pusaka dalam Konteks Desain dan Pemanfaatan Ruang.

Workshop Penguatan Pelaksanaan P3KP ini akan dilaksanakan selama 3 (tiga) hari, dimulai dari hari Selasa (24/11/15) sampai dengan hari Kamis (26/11/15) dan diakhiri dengan acara kunjungan lapangan ke salah satu aset pusaka di Kabupaten Karangasem. Workshop ini dihadiri oleh Direktur Jenderal Cipta Karya, Direktur Bina Penataan Bangunan, Ketua Dewan Pembina BPPI, Bupati Gianyar, Kepala Bappeda Kota Banda Aceh, Kepala Balai Informasi Permukiman dan Perkotaan, para narasumber dan fasilitator yang terdiri atas unsur pejabat struktural di lingkungan Ditjen Cipta Karya, akademisi, praktisi, dan para peserta yang merupakan perwakilan dari instansi pemerintah daerah yang berasal dari unsur Dinas Pekerjaan Umum atau dinas teknis yang membidangi pelaksanaan P3KP serta Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA).


Berita Utama
Berita Terbaru
Kumpulan Berita
Search By Tags

© 2016 by BTPP

    bottom of page