Perlu Kerjasama yang Sinergis untuk Mewujudkan Bali Mandara
Werdhapura (13/01/16) – Diperlukan kerja sama yang sinergis antara Ditjen Cipta Karya Kemenpupera dengan Pemerintah Provinsi Bali agar perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan terkait permukiman di Provinsi Bali dapat sejalan dengan upaya pencapaian target Gerakan 100.0.100 yang dicanangkan oleh Ditjen Cipta Karya pada tahun 2019 yaitu 100% akses air minum, 0% dari permukiman kumuh dan 100% akses terhadap sanitasi. Demikian disampaikan Wakil Gubernur Provinsi Bali, I Ketut Sudikerta di Ruang Tirta Werdhapura, Rabu, 13 Januari 2016 saat memulai Rapat Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2015 dan Rencana Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2016 untuk bidang ke-PU-an.
Dalam rapat evaluasi ini, Ditjen Cipta Karya yang terdiri atas: Balai Informasi Permukiman dan Perkotaan (BIPP), Satuan Kerja (Satker) Pengembangan Kawasan Permukiman (PKP), Satker Penataan Bangunan dan Lingkungan (PBL), Satker Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Satker Penyehatan Lingkungan dan Permukiman (PLP) dan Satker Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman (Randal-PIP) serta Balitbang yang terdiri dari Balai Pengembangan Teknologi Perumahan Tradisional (BPTPT) serta Balai Litbang Teknologi Pantai, memberikan laporannya terkait pelaksanaan program/kegiatan di tahun 2015 dan rencana program/kegiatan di tahun 2016 dalam upaya mendukung tercapainya target Gerakan 100.0.100.
BIPP, yang mendapatkan kesempatan pertama, memaparkan tentang profil BIPP, program/kegiatan di tahun 2015 dan 2016 serta kontribusi BIPP untuk Provinsi Bali. Kepala BIPP, Taufan Madiasworo, menyampaikan bentuk kontribusi tersebut antara lain melalui penyebarluasan informasi, peningkatan peran stakeholder dan peningkatan pemahaman, edukasi bidang permukiman dan perkotaan kepada stakeholder dan masyarakat di Provinsi Bali, kajian urban renewal dan kota tematik, yang didukung oleh keberadaan Werdhapura. Pelaksanaan program/kegiatan BIPP di Bali dilakukan dengan melibatkan unsur pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di Bali.
Menanggapi paparan BIPP, I Ketut Sudikerta memberikan saran dan harapannya kepada BIPP agar dalam menjalankan tugasnya sebagai pusat informasi bidang permukiman dan perkotaan, BIPP dapat berperan dengan memberikan bantuan informasi di bidang permukiman kepada masyarakat desa di Bali, termasuk para perangkat desa, karena sesungguhnya pusat pembangunan Bali berada di perdesaan. BIPP juga diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat luas terkait peraturan yang mengatur ketentuan arsitektur Bali terutama di jalan-jalan utama serta dapat melibatkan instansi pemerintah daerah dalam program/kegiatan pemberian informasi tersebut.
Selanjutnya, paparan dilanjutkan oleh Kasatker Randal-PIP, Dewa Ayu Puspa Dewi, yang menyampaikan Program/Kegiatan Satker Ditjen Cipta Karya di Provinsi Bali sebagai upaya mengatasi permasalahan akses air minum, permukiman kumuh dan sanitasi. Menambahkan penjelasan tersebut, Kasatker SPAM, Ida Bagus Lanang Suardana, menyatakan bahwa persentase akses air minum di Provinsi Bali telah mencapai lebih dari target pada tahun 2015 yaitu 82% sedangkan Kasatker PKP, I Nyoman Sutresna, menyebutkan bahwa saat ini masih ada 411 kawasan kumuh di 8 Kabupaten/Kota yang harus ditanggulangi. Dalam sesi ini, program/kegiatan pengelolaan sampah di Provinsi Bali juga menjadi salah satu materi utama yang didiskusikan terkait adanya rencana pembangunan TPA Sarbagita dengan memakai teknologi alat insinerator.
Sebagai tanggapannya, I Ketut Sudikerta menyatakan bahwa perencanaan program/kegiatan pembangunan terkait permasalahan air minum, permukiman kumuh, dan sanitasi yang disusun secara matang dan komprehensif sangat dibutuhkan agar Provinsi Bali dapat mencapai target Gerakan 100.0.100 di tahun 2019.Target ini merupakan sebuah tantangan tersendiri karena saat ini Provinsi Bali menduduki peringkat ke-4 sebagai provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbesar di Indonesia.
Dalam kesempatan ini, BPTPT juga memberikan paparannya mengenai program/kegiatan 2015 dan 2016 yang terkait dengan upaya pengembangan teknologi bahan bangunan. Menanggapinya, I Ketut Sudikerta menyampaikan gagasannya agar BPTPT dapat mengolah limbah menjadi bahan bangunan sehingga selain menciptakan alternatif material bangunan, sampah di permukiman juga dapat dikurangi. Paparan ditutup oleh Balai Litbang Teknologi Pantai yang menjelaskan tentang program/kegiatan 2015 dan 2016 mengenai rekayasa teknologi untuk mengatasi permasalahan pantai yang sedang dan akan dikembangkan.
Pada akhir rapat, I Ketut Sudikerta menyampaikan rasa puas dan bangga akan kinerja dan pencapaian yang telah dilakukan oleh Dinas PU Provinsi Bali, BIPP, Satker Ditjen Cipta Karya, BPTPT dan Balai Litbang Teknologi Pantai serta ucapan terima kasih, mewakili Gubernur dan masyarakat Bali, kepada seluruh peserta rapat. Beliau berharap agar hasilnya dapat terus ditingkatkan di masa mendatang terutama di tahun anggaran 2016 dengan koordinasi dan pengawasan yang baik sehingga semua program/kegiatan dapat mewujudkan Bali yang “mandara” yaitu: aman, damai, sejahtera.
Rapat evaluasi ini dihadiri oleh Wakil Gubernur Provinsi Bali, Asisten II Setda Provinsi Bali, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali dan SKPD Pemerintah Provinsi Bali, Kepala Balai Informsi Permukiman dan Perkotaan (BIPP), Kepala Satker Pengembangan Kawasan Permukiman (PKP), Kepala Satker Penataan Bangunan dan Lingkungan (PBL), Kepala Satker Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Kepala Satker Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman (Randal-PIP), Kepala Satker Penyehatan Lingkungan dan Permukiman (PLP), Kepala Balai Pengembangan Teknologi Perumahan Tradisional (BPTPT) serta Kepala Balai Litbang Teknologi Pantai.
