BIPP Perlu Berkolaborasi dengan Stakeholder Bidang Permukiman dan Perkotaan

Denpasar - Balai Informasi Permukiman dan Perkotaan (BIPP) bagaikan sebuah sekrup kecil dalam suatu kesatuan mesin yang mempunyai fungsi mendukung kinerja dari mesin tersebut dengan berkolaborasi dengan bagian-bagian mesin yang lain sehingga dapat berfungsi dan bekerja menjalankan tugas yang telah ditentukan sebelumnya. Hal ini disampaikan oleh Taufan Madiasworo, Kepala BIPP pada saat menerima kunjungan Pusat Studi Urban Desain (PSUD), Bandung pada Senin, (18/04) di Werdhapura - Bali. Analogi itu dimaksudkan untuk menggambarkan tugas dan fungsi BIPP yang mendukung tugas Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam penyebarluasan informasi dan pengembangan SDM bidang permukiman dan perkotaan. Dalam menjalankan tugasnya BIPP berkolaborasi dengan Direktorat Bina Penataan Bangunan (BPB) dan Direktorat Pengembangan Permukiman (Bangkim) dalam mewujudkan Gerakan 100.0.100 pada tahun 2019 dimana ditargetkan pada tahun tersebut 100% akses air bersih, 0% kawasan kumuh perkotaan dan 100% akses sanitasi bisa tercapai. BIPP mempunyai peran sebagai pusat studi bidang permukiman dan perkotaan dan pengembangan kota-kota tematik seperti kota pusaka, kota hijau dan kota cerdas. Tentunya peran tersebut bersinggungan dan bisa memperkuat tugas dan fungsi Direktorat BPB dalam urusan penyelenggaraan gedung dan bangunan dan Direkotat Bangkim dalam penyelenggaraaan pengembangan permukiman termasuk didalamnya penanganan permukiman kumuh, perwujudan kota hijau, dan kota pusaka.

BIPP sebagai pusat studi permukiman dan perkotaan perlu untuk bekerjasama dan berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan termasuk didalamnya adalah kalangan akademisi. Kunjungan PSUD ini juga dilatar belakangi oleh kesamaan visi untuk mengembangkan kualitas permukiman dan perkotaan Indonesia ke arah yang lebih baik. Heru W. Poerbo, Managing Director PSUD yang mewakili rombongan menyatakan bahwa perlu memperkuat jejaring dengan pemangku kepentingan bidang permukiman dan perkotaan. Hal ini didasari bahwa penanganan permukiman dan perkotaan di Indonesia harus dilakukan oleh berbagai pihak baik pemerintah, akademisi, swasta dan masyarakat dengan fungsi dan perannya masing-masing. Woerjantari, Finance Director PSUD menambahkan bahwa kedepannya bisa terjalin kerjasama dan kolaborasi yang baik antara BIPP dengan PSUD. Menganggapi hal itu, Taufan menyambut dengan baik gagasan tersebut. Taufan menambahkan bahwa kerjasama itu perlu dan berharap dapat segera terlaksana di masa yang akan datang demi mewujudkan kota yang layak huni, produktif dan berkelanjutan. Kunjungan PSUD kemudian dilanjutkan dengan meninjau Galeri permukiman dan perkotaan BIPP, perpustakaan dan ruang audio visual BIPP. Turut serta dalam pertemuan ini adalah Managing Director PSUD, Heru W. Poerbo, Finance Director PSUD, Woerjantari, para staf PSUD, Kepala BIPP, Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas dan staf profesional BIPP.